KEYNOTES, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (6/8).
Dalam sambutannya, Anggota I BPK menjelaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kerangka tata kelola yang penting dalam memastikan kebijakan, program, dan investasi pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Anggota I BPK menguraikan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu paradigma pemerintahan yang berpusat pada manusia, memanfaatkan teknologi digital, serta mengedepankan kolaborasi dan keberlanjutan
Atas Pemeriksaan terhadap LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Opini WTP yang diraih oleh Kementerian Luar Negeri menandakan LK Kementerian Luar Negeri sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting telah memiliki pengendalian internal yang efektif,” ungkap Anggota I BPK.
Ia juga mengapresiai Kementerian Luar Negeri yang hingga semester I tahun 2026, telah menindaklanjuti 84,58 persen rekomendasi BPK atau sebanyak 2.458 rekomendasi dari total 2.906 rekomendasi.
BPK berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Luar Negeri, Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno dan Anis Matta, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Denny Abdi, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan BPK.
( Humas BPK )
